Yuk, ..... kita bantu suku terasing di Kalimantan

        Jauh sebelum negara Republik Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah hidup dan berinteraksi. Komunikasi, pendidikan, perdagangan antar pulau, bahkan antar benua, sudah terjadi. Masyarakat adat dengan segala keunikannya sangat mesra dengan alam. Alam masih menjadi kawan, sumber utama hidup, sumber pendidikan, sumber budaya, bahkan sumber agama/kepercayaannya. Paradigma tersebut dalam perjalannya berubah menjadi alam dianggap sebagai tidak mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri selain nilai instrumen ekonomis bagi kepentingan ekonomi manusia.

Perundang-undangan sejak awal sebenarnya sudah mulai memperhatikan masyarakat adat (UUD 1945 dan UU no 5 tahun 1960), namun sangat lemah dalam pembuatan aturan teknis implementasinya. Sampai hari ini belum ada Undang-Undang yang khusus tentang Masyarakat Adat.

            Demikian pula halnya di Kalimantan tengah. Wilayah adat komunitas adat Tumbang Bahanei di Kabupaten Gunung Mas 100% diberikan kepada perusahaan kayu dan 80% kepada dua perusahaan tambang (data tahun 2011). Dua hal diatas menjadi pola yang umum terjadi di seluruh Indonesia terkait wilayah masyarakat adat.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka diaggap penting untuk mendukung inisiatif yang telah dilaksanakan komunitas Sapundu Hantu di Desa Sapundu Hantu, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah untuk memetakan wilayah adatnya. Memiliki kurang lebih 75 Kepala Keluarga. 95% memeluk agama Kaharingan yang merupakan agama asli Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya. Mayoritas bekerja sebagai petani, peladang dan penoreh karet. Sebagian kecil sebagai pemburu dan nelayan sungai. Mereka menyebut dirinya Dayak Kuhin.

Untuk tiba di Sapundu Hantu membutuhkan waktu 2 hari perlayanan melewati jalan beraspal (Palangka Raya – Sampit – Rantau Pulut), jalan tanah merah (Rantau Pulut – Tumbang Manjul  yang jika pada musim hujan akan menjadi sangat becek sehingga harus menggunakan spead boat dan jalur sungai (Tumbang Manjul – Sapundu Hantu) mengunakan klotok (perahu kecil bermesin).

            Kedatangan pertama kali (Mei 2015) dengan tujuan melakukan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat adat dan pemetaan wilayah adat.

Hasil sosialisasi tersebut adalah komunitas Sapundu Hantu sepakat untuk melakukan pemetaan wilayah adat dan akan melakukan kegiatan berikutnya yaitu pelatihan pemetaan wilayah adat. Komunitas diharapkan untuk menyiapkan pembiayaan dan  pemuda pemudi yang akan dilatih. 

            Bulan November 2015 kami kembali ke Sapundu Hantu untuk melaksanakan pelatihan. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang diisi dengan materi dasar hukum pemetaan wilayah adat,  pengenalan peta dan peralatan pemetaan dan pelatihan membuat peta manual. Peserta berjumlah 14 orang.

                Di hari terakhir pelatihan, dibentuk tim pemetaan wilayah adat yang akan bergerak untuk mengambil titik koordinat batas wilayah adat dan membuat peta manual.

Untuk ke-3 kalinya kami datang pada bulan November 2016. Pengambilan titik koordinat mengitari wilayah adat Sapundu Hantu telah selesai dilakukan. Dan kami membantu pembuatan peta manual yang kemudian akan dibawa ke kampung-kampung tetangga untuk meminta persetujuan terkait batas wilayah. Bulan Juli 2017 kami kembali lagi ke Sapundu Hantu.

Kali ini kedatangan kami tidak lagi menggunakan dana pribadi dan dana hasil urunan komunitas. Baik kami ataupun komunitas tidak memiliki uang lebih untuk membiayai keberangkatan kali itu. Saya memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada Alumni PMK STT Telkom dan melalui KAWAN BERBAGI saya memperoleh dana untuk keberangkatan 2 orang.

Peta manual telah dibuat dengan baik oleh peserta pelatihan. Kami pun membantu komunitas untuk meminta persetujuan batas wilayah adat dengan kampung / komunitas yang bersambitan. Yang didatangi adalah para petinggi adat dan kepala desa yang bersangkutan.

Dari gambar di samping terlihat bahwa 100% wilayah adat Sapundu Hantu telah diserahkan pada perusahaan logging.

Langkah yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah :

1. Pembuatan tata kelola wilayah adat, termasuk kaitannya dengan ruang hidup yang tentu saja tidak dapat dibatasi oleh garis batas yang sudah dibuat.

2. Pembuatan peta digital mengikuti kaidah-kaidah pembuatan peta standar nasional.

3. Musyawarah tingkat komunitas termasuk komunitas / kampung tetangga terkait persetujuan batas wilayah adat.

4. Menyerahkan dokumen peta wilayah adat ke instansi pemerintah dan adat di tingkatan kecamatan, kabupaten hingga nasional. Tujuannya adalah agar ada pengakuan terhadap wilayah adat Sapundu Hantu.

Untuk kesemua proses tersebut membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang tidak sedikit. Dan untuk itu saya meminta bantuan dari kawan-kawan sekalian.